Ternyata, Penentu Klasifikasi Hotel Bukan Lagi PHRI

Sertifikasi Usaha Hotel | LSU PariwisataLembaga yang menentukan klasifikasi hotel berbintang ternyata tidak lagi di Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI).Sejak Oktober 2013, sudah ada lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata independen. Akan tetapi, hingga kini tak satu pun pihak terkait di Kota Medan yang mengetahui keberadaan lembaga independen itu, baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun manajemen hotel. Direktur PD Perhotelan Sumatera Utara Cahyo Pramono mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 52/2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif N o m o r PM.53/Hm.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, terhitung mulai 3 Oktober 2013, sertifikasi bintang hotel dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata independen, bukan lagi PHRI.

Namun sayang, Cahyo Pramono enggan menjelaskan lebih lanjut terkait lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata independen tersebut. Sementara Kepala Seksi Akomodasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan Khaidir Nasution mengaku tidak pernah mengetahui sama sekali adanya perubahan lembaga yang menentukan klasifikasi hotel berbintang itu.

“Emang dasar hukumnya apa. Saya belum tahu adanya perubahan itu. Sebab, belum ada sosialisasinya. Nanti, saya cari tahu dalu dasar hukumnya,” ujarnya kepada KORAN SINDO MEDAN, kemarin. Dalam berita sebelumnya, Khaidir mengungkapkan bahwa Disbudpar tidak terlibat dalam menentukan klasifikasi hotel berbintang. Disbudpar hanya diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan mengawasi operasional hotelhotel tersebut. Selama ini, klasifikasi hotel ditentukan PHRI pusat.

Setelah diputuskan oleh PHRI pusat, barulah Disbudpar memberikan sertifikat sesuai klasifikasi bintang yang diberikan PHRI pusat tersebut. Beberapa manajemen hotel di Medan juga mengaku belum tahu adanya lembaga independen itu. Seperti General Manager Hotel Madani Medan Dedi Nelson Facrurrozy. Menurut sepengetahuannya, klasifikasi hotel berbintang masih ditentukan oleh PHRI.

“Selama ini yang saya tahu PHRI-lah yang menentukan,” paparnya. Namun demikian, Dedi mengakui ada beberapa undangundang yang mengatur tentang sertifikasi hotel berbintang. Seperti UU No 10/2009 tentang Pariwisata. Dalam Pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

“Namun, adanya perubahan badan yang menentukan klasifikasi hotel berbintang itu saya belum tahu. Setahu saya, ada undang-undang yang mengatur tentang sertifikasi hotel. Begitu juga dengan pelaku wisata itu sendiri. Ke depannya, harus memiliki sertifikat, seperti department food and beverage harus memiliki sertifikat dan lainnya,” ujarnya. Food and Beverage Manager Hotel Putra Mulia Medan Syafruddin mengungkapkan, tidak adanya keseragaman klasifikasi hotel berbintang di Kota Medan menyebabkan fasilitas sesama hotel berbintang tidak sama.

Sebut saja hotel bintang tiga di Kota Medan. Sebagian hotel bintang tiga ada yang memiliki kolam renang dan sebagian lagi tidak. Akibatnya, terjadilah persilihan tarif harga kamar di hotel-hotel tersebut yang mengakibatkan terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat.

“Kami sangat berharap adanya badan yang benar-benar mengayomi kebutuhan para pengelola hotel. Sebab, apabila kondisi seperti ini diteruskan, bukan tidak mungkin akan terjadi ketimpangan fasilitas antara hotel-hotel dengan taraf bintang yang sama,” ungkapnya.

Leave a Reply