Bisnis Perjalanan yang Menggiurkan

LSU Pariwisata|Sertifikasi Usaha Pariwisata – Pada akhir Maret kemarin saya kebetulan ke Bandara SSK II Pekanbaru dalam rangka menjemput orang tua yang berkunjung dari Mojokerto untuk menengok anak cucunya di Pekanbaru. Sambil menunggu di luar bandara tersebut saya berbincang-bincang dengan seorang bapak berumuran sekitar 50 sampai 60 tahun dengan tas kecil disandangnya yang bertuliskan sebuah agen perjalanan wisata umrah dan haji khusus. Bapak tersebut bercerita hendak pergi umrah bersama istri, dua anaknya dan ibunya. Memang saya perhatikan ada beberapa rombongan dengan seragam batik khas yang kelihatannya rombongan umrah dari beberapa travel yang berbeda. Ada yang transit ke Jakarta dulu dan ada juga yang transit di Batam. Melihat rombongan-rombongan tersebut saya jadi berangan-angan kapan ya bisa umrah bareng anak istri dan kedua orang tua, sembari berandai-andai tentang rapelan TC yang kabarnya akan naik (mudah-mudahan bukan kabar yang semakin kabur ya…Amin).

Jika melihat perkembangannya, bisnis agen perjalanan atau travel khususnya untuk umrah dan haji meningkat pesat belakangan ini. Data Kementerian Agama menyebutkan bahwa jumlah jamaah umrah di Indonesia meningkat dari yang tahun 2012 sekitar 500 ribu orang menjadi sekitar 1 juta jamaah selama tahun 2013 sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Penyelengaraan Umrah dan Haji.

Peningkatan jamaah umrah disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan faktor waiting list haji yang sudah sampai 10 tahun lebih. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang memilih melakukan umrah lebih dulu. Meningkatnya demand ini segera ditangkap oleh para pengusaha menjadi lading bisnis yang semakin bagus.

Tak heran jika semakin banyak travel agen yang bermunculan baik travel agent baru atau cabang dari beberapa travel agent yang sudah besar dan terkenal dalam penyelenggaraan umrah maupun haji khusus. Data lain menyebutkan bahwa agen perjalanan untuk penyelenggara haji khusus yang terdaftar di Kementerian Agama adalah sejumlah 252 di seluruh Indonesia.

Data tersebut memang hanya sebatas penyelenggara haji khusus yang diakui pemerintah, tetapi untuk penyelenggara umrah tentu lebih banyak lagi dan mungkin hampir semua kota di Indonesia ada travel agent penyelenggara umrah baik itu berdiri sendiri maupun cabang dari travel agent di kota-kota besar di Indonesia.

Hal ini bisa dilihat bahwa hampir setiap koran lokal suatu kota atau daerah selalu ada iklannya berupa promo paket-paket perjalanan umrah maupun haji khusus. Selain itu, promo-promo wisata lain juga semakin gencar dilakukan oleh banyak agen perjalanan seperti promo liburan sekolah, liburan natal dan tahun baru. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis di sektor ini semakin menggiurkan.

Dengan melihat perkembangan jumlah agen perjalanan yang semakin menjamur, ada potensi pajak yang seharusnya segera ditangkap oleh DJP untuk menambah pundi-pundi Negara. Dengan asumsi bahwa pelaku usaha di sektor ini beromset di bawah 4,8 milyar setahun, maka jika diperhitungkan dengan skema PPh Final 1 persen untuk penyelenggara umrah, dengan perhitungan sederhana bisa didapat potensi sekitar Rp200 miliar setahun dengan asumsi jumlah jemaah umrah setahun sampai 1 juta orang dan seperti dapat dilihat di iklan-iklan bahwa harga paket umrah rata-rata Rp20-25 juta per orang.

Potensi pajak yang cukup besar dan sangat sayang jika disia-siakan jika perhatian terhadap sektor ini tidak segera dilakukan oleh DJP. Potensi tersebut belum lagi memperhitungkan jumlah wisatawan ke luar negeri lainnya melalui paket-paket wisata yang ditawarkan oleh agen-agen perjalanan yang jumlahnya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana diungkapkan oleh Astindo (Asosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Indonesia) bahwa jumlah jumlah wisatawan yang melancong ke mancanegara mencapai 8,7 juta orang.

Data lain dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyatakan bahwa pada 2009 tercatat sebanyak 5,05 juta orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri, pada 2010 naik sebesar 23,40 persen menjadi 6,23 juta. Pada 2011 meningkat lagi sebesar 8,26 persen ke angka 6,75 juta.

Pada 2012 wisatawan nasional ke luar negeri mencapai angka 7,31 juta dan pada 2013 sebanyak 7,23 juta (s/d Nopember 2013). Namun pada 2013 angka tersebut belum termasuk akumulasi wisatawan natal dan tahun baru. Jika diasumsikan jumlah wisatawan yang memakai jasa agen perjalanan adalah sekitar 4-5 juta orang, maka potensi pajak dari usaha agen perjalanan ini tentunya semakin besar karena semakin besar omzet yang bisa dicatat oleh mereka. Apalagi jika lebih banyak agen perjalanan yang cukup besar omsetnya yaitu di atas 4,8 milyar setahun sehingga dapat ditetapkan dengan tarif PPh Psl 17.

Dengan skema PP 46 tahun 2013 maupun UU PPh 2008, DJP harus segera mendorong para pelaku kegiatan di bisnis ini untuk segera berpartisipasi aktif dalam membayar pajak karena bisa diperkirakan bahwa perputaran uang di bisnis ini semakin besar seiring bertambahnya jumlah orang yang berumrah maupun menempuh haji khusus karena faktor waiting list haji dan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mekanisme pengawasan untuk para pelaku bisnis di sektor ini yang selama ini mungkin belum optimal. Mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh DJP mungkin bisa dengan menempatkan petugas-petugas fiskal di bandara-bandara atau pelabuhan internasional seperti pada saat masih berlakunya ketentuan Fiskal Luar Negeri bagi WNI yang akan bepergian ke luar negeri.

Dengan kerjasama dengan otoritas imigrasi, DJP dapat memberlakukan aturan bahwa orang yang akan ke luar negeri dengan visa kunjungan umrah, haji khusus maupun kunjungan wisata lainnya (selain visa tenaga kerja, visa kunjungan kerja, visa pendidikan ke luar negeri) harus ber-NPWP atau mendapat surat keterangan fiskal dari DJP. Guna keterangan fiskal ini adalah sebagai alat pencatat bagi DJP untuk menentukan orang yang bepergian ke luar negeri tersebut menggunakan jasa travel agent mana, yang tentunya travel agent tersebut juga harus ber-NPWP sehingga akan didapat data berapa jumlah orang dalam suatu periode tertentu yang telah diberangkatkan oleh sebuah agen perjalanan tersebut.

Data tersebut kemudian bisa dibagikan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak di mana suatu agen perjalanan tersebut terdaftar sehingga KPP dapat segera menindaklanjutinya dengan pengawasan pembayaran PPh Finalnya maupun PPh Psl 25/29. Sosialisasi juga perlu dilakukan bahwa setiap orang yang hendak melancong ke luar negeri dengan visa kunjungan umrah, haji khusus maupun wisata lainnya dengan menggunakan agen perjalanan harus memastikan bahwa agen perjalanannya tersebut ber-NPWP sehingga orang tersebut mendapat surat keterangan fiskal yang berguna saat pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan internasional. Ada manfaat yang didapat jika ketentuan di atas dapat dijalankan oleh DJP.

Pertama tentunya potensi penerimaan pajak cukup besar karena potensi jumlah jemaah umrah yang semakin besar dari tahun ke tahun walaupun itu tergantung dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi, belum lagi potensi meningkatnya jumlah wisatawan warga Indonesia yang ke luar negeri seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Indonesia.

Manfaat lain yang diharapkan adalah menurunnya jumlah agen perjalanan abal-abal yang dalam banyak kasus telah menelantarkan jamaah umrah maupun jamaah haji khusus. Hal ini karena sebuah agen perjalanan meskipun belum terigister di Kementerian Agama setidaknya harus teregister di Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan usaha yang bisa diawasi oleh DJP dengan kedudukan kantor dan penanggung jawab yang jelas.

Dengan ketentuan dan persyaratan tersebut, maka para pelaku usaha di sektor ini diharapkan lebih profesional dalam manajemen dan pelayanannya juga lebih meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak. Dari sisi devisa Negara, semakin banyaknya jumlah orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri, semakin besar pula dana yang keluar ke luar negeri yang dapat dikategorikan sebagai kebocoran devisa.

Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa pengeluaran wisatawan nasional selama di luar negeri terhitung dari lamanya mereka tinggal adalah mencapai USD6,3 juta pada 2012 dan pada 2013 melonjak hingga USD7,1 juta per November 2013.

Tetapi dengan terjaringnya pajak pada sektor bisnis agen perjalanan yang semakin meningkat pesat perkembangannya, tentu kebocoran devisa masih bisa diimbangi dengan penambahan penerimaan pajak yang signifikan untuk digunakan pemerintah dalam rangka meningkatkan lagi pendapatan perkapita nasional (meningkatnya lagi kesejahteraan masyarakat Indonesia) sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang bisa berwisata.

Leave a Reply