PP No. 52/2012: Pengusaha Dan Pekerja Pariwisata Kini Wajib Bersertifikat

LSU Pariwisata |LSU Perhotelan | LSU Hotel-Pemerintah melakukan langkah serius dalam mengembangkan sektor pariwisata, yang kini sudah berperan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara di luar minyak dan gas bumi, dengan menata masalah ketengakerjaan dan sektor usaha yang bergerak di bidang tersebut. Penataan ini dilakukan Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.
SHAR-Bg-Hotel-Lobby
Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2012 itu, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang didalamnya mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun sertifikasi kompetensi kompetensi dan sertifikan usaha yang bergerak di bidang pariwisata.

Dalam PP itu disebutkan, bahwa sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja, dan sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Sementara sertifikasi usaha pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan, dan produktivitas usaha pariwisata.

Sertifikat tenaga kerja bidang pariwisata diberikan kepada tenaga kerja pariwisata yang telah memenuhi Standar Kompetenti Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang disusun oleh instansi pemerintah bidang pariwisata bersama-sama asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi dan akademisi.  Sertifikat ini diberikan melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar nasional dan/atau standar khusus.

“Pelaksana sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Pariwisata, yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran, hasil pembelajaran, atau hasil pengalaman kerja di usaha pariwisata,” bunyi Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2012.

PP ini juga menegaskan, bahwa pengusaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pariwisata.

Seritifikasi Usaha

Terhadap pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata, PP ini menegaskan kewajiban menerapkan standar usaha pariwisata bagi bidang: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultasi pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.

Penyusunan standar usaha pariwisata pada bidang-bidang usaha di atas  dilakukan secara bersama-sama oleh instansi  pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, dan akademisi.

Bagi dunia usaha yang bergerak pada bidang-bidang usaha pariwisata di atas, sesuai PP Nomor 52 Tahun 2012 ini  wajib memiliki  sertifikat usaha pariwisata, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun , dan wajib diperbarui bila masa berlakunya berakhir.

Adapun pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi usaha (LSU) pariwisata, yang merupakan lembaga mandiri yang berbentuk badan hukum, dan ditunjuk serta ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan secara transparan, objektif, dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata, yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” tegas Pasal 23 Ayat 1, 2 PP tersebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *