Profil Singkat dan Wilayah Kerja

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata atau yang dikenal dengan LSUP merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan amanah Undang-undang Kepariwisataan No 10 Tahun 2009, PP 52 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Pariwisata No 1 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Bhakti Mandiri Wisata Indonesia (BMWI) hadir sebagai lembaga professional dan independen menjawab amanah tersebut dan memberikan jaminan dan pengakuan terhadap usaha pariwisata di Indonesia. Sejak berdiri tahun 2014 sesuai dengan :

• Keputusan Menteri  Pariwisata dan  Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nomor  KM.36/HK.501/MPEK/2014 Tentang Penunjukan dan Penetapan  BHAKTI MANDIRI WISATA INDONESIA Sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata
• Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor SK.28/HK.501/DPDIP/KEMPAR/2016 Tentang Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata BHAKTI MANDIRI WISATA INDONESIA

sampai dengan Desember 2019 telah memproses 500 usaha pariwisata untuk mendapatkan pengakuan. Selain itu LSUP BMWI telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional melalui Surat Keputusan Akreditasi No. 2878/2.a1/SM/05/2016  dengan ruang lingkup sertifikasi Bidang Penyediaan Akomodasi (06) Khusus Perhotelan (06.01)- (Hotel Non Bintang dan Bintang), Jasa Perjalanan Wisata (04), Jasa Makanan dan Minuman (05) Khusus Restoran (05.01) dan Rumah Makan (05.02) dan SPA (13). Ruang lingkup sertifikasi  baru yang ditawarkan oleh LSUP BMWI yaitu Jasa Boga (05.05) dan Karaoke (07.06.7) dan pengalaman yang dimiliki LSUP BMWI, kami yakin dapat mendorong pengembangan Pariwisata Indonesia. Sampai saat ini LSUP BMWI didukung oleh 70 auditor yang ahli di bidang audit dan memiliki pengalaman industri sesuai ruang lingkup dengan rata-rata evaluasi kinerja yang diberikan klien sangat baik. LSUP BMWI memberikan layanan sertifikasi usaha pariwisata DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Komitmen Ketidakberpihakan LSUP BMWI 

1. LSUP BMWI dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi Usaha Pariwisata bebas dari tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang memkompromikan ketidakberpihakan;
2. LSUP BMWI mengatur Manajemen Ketidakberpihakan melalui Komite Pengamanan Ketidakberpihakan untuk mengawasi kegiatan LSUP BMWI agar terhindar dari hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab ancaman ketidakberpihakan;
3. LSUP BMWI melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, mengatasi, memonitor dan mendokumentasikan resiko yang berkaitan dengan konflik kepentingan yang timbul dari penyelenggaraan sertifikasi secara berkelanjutan. Hal ini mencakup resiko yang timbul dari kegiatannya, dari hubungannya atau dari hubungan personilnya;
4. LSUP BMWI mendokumentasikan dan dapat membuktikan cara mengeliminasi atau memperkecil ancaman ketidakberpihakan baik dari internal maupun eksternal atau dari kegiatan orang lain, lembaga lain atau organisasi lain;
5. Seluruh personil LSUP BMWI atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi, harus bertindak tidak memihak. LSUP BMWI memiliki komitmen manajemen puncak untuk tidak memihak.