LS BMWI – Sertifikasi berbasis risiko bagi usaha Bar berguna untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dalam kehidupan bisnis.
Beberapa manfaat sertifikasi berbasis risiko bagi usaha Bar adalah sebagai berikut:
Dampak Bagi Usaha Yang Tidak Bersertifikat
LS BMWI – Dampak bagi usaha yang tidak bersertifikat bisa menyebabkan Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya di bidang perdagangan dan industri.
Selain itu, perdagangan bebas yang dibantu oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah menyebabkan transaksi luar negeri berskala besar.
Banjarmasin Terapkan Sertifikat SNI CHSE Bagi Sarana Pariwisata
LS BMWI – Banjarmasin Terapkan Sertifikat SNI CHSE Bagi Sarana Pariwisata. Sebagai pelaku usaha tentunya menginginkan agar produknya mampu bersaing dengan produk lainnya.
Nah berkaitan dengan hal ini, maka sebagai pelaku usaha sudah seharusnya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi SNI.
Apa pentingnya Sertifikasi Hotel dari LSU?
LS BMWI – Pentingnya Sertifikasi Hotel dari LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) untuk sebuah hotel dijelaskan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu.
“Dalam bidang pariwisata, sertifikasi hotel oleh LSU sangatlah penting karena berkaitan dengan pemenuhan standar usaha hotel,” ungkap Mari di Tangerang, Rabu (15/10).
Data Sertifikasi Seruni SPA
Nama Usaha Pariwisata Seruni Spa Bidang Usaha Pariwisata SPA No Registrasi 12.0014/164.27.02.17/BMWI/II/017 Alamat Jl. Gadjah Mada 59-61, Semarang Tengah, Kota Semarang Telpon/Fax +62 24 355 1999 Auditee Benarta Sigit Rizali Auditor Lead Auditor Auditor Status Dalam Proses Penggolongan N/A
Data Sertifikasi Hotel Tribrata
Nama Usaha Pariwisata Hotel Tribratra Bidang Usaha Pariwisata Akomodasi No Registrasi 12.0014/174.29.06.17/BMWI/VI/017 Alamat Jl Tribrata 2 B, Klitren, Yogyakarta Telpon/Fax +62 274 589147 Auditee Sukadi Auditor Lead AuditorAuditor Status Dalam Proses Penggolongan N/A
LSU Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata IndonesiaTelah Dapat Melakukan Sertifikasi Usaha Untuk Restoran, Rumah Makan, Agen Perjalanan Wisata, Biro Perjalanan Wisata dan SPA
Melalui keputusan Menteri Pariwisata No. SK. 28/HK 501/DPIP/Kempar/2016 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, LSU Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia (BMWI) mendapatkan perluasan ruang lingkup untuk Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman dan SPA. Direktur LSUP BMWI Hairullah Gazali, SE , MBA menyatakan bahwa dengan ditambahnya perluasan ruang lingkup ini pihaknya sangat berharap bahwa LSUP BMWI dapat ikut serta mendorong pengembangan usaha pariwisata di tanah Air.
Kemenpar Permudah Izin Usaha Pariwisata
Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk mendapatkan Perizinan Usaha Pariwisata (PUP) atau sertifikasi yang sesuai pada ketetapan Undang-Undang No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.Kementerian Pariwisata selama tiga hari menggelar Advokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata tahun 2016 di Sumsel.Asisten Deputi Industri Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementrian Pariwisata Agus Priyono mengatakan, Advokasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata ini merupakan kegiatan yang strategis dalam menghadapi persaingan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai awal tahun 2016 lalu.
Kemenkop gandeng ILO untuk dorong daya saing “homestay”
LSU Pariwisata | Sertifikasi Usaha Pariwisata Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng International Labour Organization (ILO) untuk bekerja sama mendorong daya saing para pelaku usaha homestay (penginapan) dan UKM yang bergerak pada sektor pariwisata.”Kami bekerja sama dengan ILO untuk melakukan bimbingan teknis terhadap UKM yang bergerak pada industri homestay dan pendukung pariwisata lainnya, termasuk souvenir dan kerajinan tangan,” kata Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring di Jakarta, Kamis.
Permen Parekraf No 7 Merupakan Perubahan Permen Parekraf No 1 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha
LSU Pariwisata | Sertifikasi Usaha Pariwisata Peraturan Mentri ini bertujuan untuk mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri dan menjadi pedoman penyelenggaraan sertifikasi usaha. Secara umum, Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pendirian dan operasional kegiatan LSU Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan. Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata. Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata: a. sesuai dengan standar yang ditentukan; b. mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan c. diimplementasikan secara efektif dan efisien.