LSU Pariwisata | Sertifikasi Usaha Hotel-Adhi Karya sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi melebarkan sayapnya di bisnis perhotelan. Perseroan akan membangun lima hotel tersebar di berbagai kota. Hotel pertama akan beroperasi adalah Hotel GranDhika Blok M di mana hari ini sudah diselenggarakan topping off atau penyelesaian konstruksi tahap satu. Hotel kedua adalah Hotel GranDhika Medan saat ini masih pembentukan pondasi. Hotel ini memiliki 126 kamar dan akan beroperasi pertengahan 2015. Baca Selengkapnya
Tag: Standar Usaha Hotel | LSU Hotel | LSU PariwisataStandar Hotel Syariah
PHRI Harap Izin Pembangunan Hotel di Kendari Diperketat
LSU Pariwisata | Sertifikasi Usaha Pariwisata -Ketua badan pimpinan daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD-PHRI) Sulawesi Tenggara Hendra Sukarno berharap pemerintah Kota Kendari menata ulang perizinan hotel. “Berdasarkan data izin pembangunan hotel hingga 2014 tercatat 126 unit hotel, jumlah tersebut sudah melebihi kebutuhan, jika dibiarkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan iklim industri hotel tidak akan kondusif dan persaingan bisa menjadi tidak sehat lagi,” ujarnya di Kendari, Sabtu (17/5). Baca Selengkapnya
Komisaris Direksi dan Pengurus LSU Pariwisata Audiensi Ke KADISPAR DIY.
LSU PARIWISATA | SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA –Rabu (11/6) segenap Pengurus, Direksi dan Komisaris LSU Pariwisata melakukan Audiensi ke Kepala Dinas Pariwisata DIY (KADISPAR DIY) DR. Didik Purwadi,M.Ec d
an di terima di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata di Jalan Malioboro. Pada kesempatan ini rombongan LSU Pariwisata memaparkan bahwa LSU Pariwisata telah mengikuti Assesmen dari Komisi Otorisasi Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kami Pemerintah Daerah DIY menyambut baik keberadaan LSU pariwisata di DIY, bagaimanapun keberadaan LSU Pariwisata dapat membantu pengembangan industri pariwisata agar lebih cepat dan lebih maju” , Ungkap Didik saat menemui rombongan pengurus dan Komisaris serta Direksi LSU Pariwisata yang dipimpin oleh Drs. KRHT. Istidjab M. Danunagoro sebagai Komisaris Utama LSU Pariwisata. Ditambahkan oleh oleh Didik, pergerakan LSU Pariwisata ini harapannya tidak hanya di DIY saja, karena menurutnya Jogja merupakan daerah yang sangat ISTIMEWA, dan menjadi barometer wisata daerah lain. Baca Selengkapnya
PEMDA Memiliki Peran Penting Dalam Pengawasan Standar Usaha
Standar Usaha Pariwisata | LSU Pariwisata-Dalam penerapan standar usaha pariwisata, peran pemerintah daerah menjadi penting karena fungsi pengawasan dalam penerapan standar usaha pariwisata ini justru berada di PEMDA yang dalam hal ini bersama-sama dengan Kementrian Parekraf. Tidak hanya fungsi pengawasan saja, PEMDA dan Kemenparekraf memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan standar usaha di wilayahnya masing-masing
Sertifikasi Kompetensi Naker Salah Satu Unsur Penilaian Hotel
LSU Pariwisata| Sertifikasi Usaha Pariwisata | Standarisasi Usaha Hotel– Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 53/HM/001/MPEK/2013 tentang standarisasi Hotel salah satu unsur terpenting penilaiannya terkait dengan aspek sumber daya manusia. Salah satu aspek Sumber daya manusia yang terpenting dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan klasifikasi hotel adalah SDM yang tersertifikasi seperti yang disampaikan oleh Hairullah Gazali Direktur LSU Pariwisata BMWI. Baca Selengkapnya
Pemerintah Susun Standar Syariah Sektor Pariwisata
Standar Usaha Hotel | LSU Hotel | LSU Pariwisata | Standar Hotel Syariah -Pemerintah sedang menyusun standar syariah yang akan diterapkan pada empat jenis usaha pariwisata, meliputi hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan spa.”Dalam menyusun standar syariah pada usaha pariwisata, kami menggandeng LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia),” kata Direktur Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Agus Priyono, di Kuta, Bali, Kamis (27/6/2013). Keempat standar syariah itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun ini. “Usaha-usaha pariwisata yang memenuhi standar syariah itu akan di-launching Bapak Presiden bulan Oktober mendatang,” kata Agus saat ditemui setelah menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Isu Persaingan Usaha Pariwisata di Hotel Grand Inna Kuta.