Kami siap menjangkau seluruh Indonesia
0
Auditor
0+
Usaha Terdaftar
0+
Client
0+
Skema
Layanan KamiOur Services
Sertifikasi usaha pariwisata bukan sekadar formalitas, tapi jaminan mutu untuk pelanggan dan mitra. Dengan sertifikasi, Anda:
Pastikan usaha pariwisata Anda memenuhi standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan.
Sertifikasi UHK adalah bukti bahwa layanan yang Anda tawarkan memenuhi standar yang berlaku.
Keunggulan Kami
RUANG LINGKUP
Hotel
Restoran & Rumah Makan
Umrah dan Haji Khusus
Kawasan Wisata
Wisata Air
Wisata Selam
Biro Perjalanan Wisata
Kelab Malam
Klien Kami
BLOG
Hotel Tersertifikasi
Data Sertifikasi Hotel Summer Season
Nama Usaha Pariwisata Hotel Summer Season Bidang Usaha Pariwisata Akomodasi No Regristrasi 12.0014/88.20.02.16/BMWI/II/016 Alamat Jalan Sosrowijayan No. 6 Yogyakarta
Uncategorized
8 Jenis Usaha/Bisnis Pariwisata Yang Cocok di Tempat Wisata
Sertifikasi Usaha Pariwisata Industri pariwisata tidak pernah sepi, terutama ketika memasuki masa libur panjang sekolah. Beruntunglah kita yang tinggal di
Uncategorized
Pemkab Harus Kendalikan Usaha Pariwisata
Sertifikasi Usaha Hotel Non Bintang | LSU Pariwisata Menyikapi perkembangan pariwisata di Kulonprogo maka pemkab perlu mengambil peranan mengatur dan mengendalikan
Hotel Grand Aston Yogyakarta Hotel Tersertifikasi
Data Sertifikasi Usaha Akomodasi Hotel Grand Aston Yogyakarta
Nama Usaha Pariwisata Hotel Grand Aston Yogyakarta Bidang Usaha Pariwisata Akomodasi No Regristrasi 12.0014/45.18.05.15/BMWI/V/015 Alamat Jl. Urip Sumoharjo No. 37
Artikel Sertfikasi Usaha Hotel
LSU Pariwisata BMWI Segera Selenggarakan Sertifikasi Usaha Bagi Hotel Non Bintang di Kota Yogyakarta
Sertifikasi Usaha Hotel Non Bintang | LSU Pariwisata Direktur LSU Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia (BMWI) Hairullah Gazali SE, MBA. pada
Uncategorized
PHRI DIY Desak Kepala Daerah Moratorium Pendirian Hotel
LSU Pariwisata | Sertifikasi Usaha Pariwisata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istidjab Danunagoro mendesak kepala daerah mengeluarkan kebijakan