lsupariwisata.com

Kategori Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Prosedur Perizinan Usaha Pariwisata di Berbagai Destinasi Wisata

Prosedur Perizinan Usaha Pariwisata

LS BMWI – Prosedur Perizinan Usaha Pariwisata. Memulai usaha pariwisata adalah impian bagi banyak orang yang ingin terlibat dalam industri yang dinamis dan menarik. Namun, sebelum Anda dapat memulai menjalankan bisnis pariwisata, Anda perlu memahami prosedur perizinan yang diperlukan di berbagai destinasi…

Kunci Sukses Mengurus Perizinan Bisnis Pariwisata

Mengurus Perizinan Bisnis Pariwisata

LS BMWI – Mengurus Perizinan Bisnis Pariwisata. Membuka bisnis pariwisata adalah mimpi banyak orang, tetapi memahami persyaratan legal dan proses perizinan yang diperlukan bisa menjadi tantangan yang menakutkan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi panduan lengkap untuk mengurus perizinan bisnis pariwisata, mulai…

Kebijakan Terbaru: Pemerintah Perketat Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pemerintah Perketat Sertifikasi Usaha Pariwisata

LS BMWI –  Pemerintah Perketat Sertifikasi Usaha Pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan potensi alam yang melimpah dan kekayaan budaya yang beragam, Indonesia telah lama dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik…

Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Melalui Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata kementrian pariwisata menunjuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ada di Indonesia. Dalam peraturan menteri pariwisata ini juga dilakukan pelimpahan…

Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata disosialisasikan

Dalam pertemuan antara LSU Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan KAN yang bertempat di Hotel Grand Cemara Jakarta (8/4) lalu disosialisasikan Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang baru menggantikan Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun…