Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Peti Mas Hotel Melalui Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata kementrian pariwisata menunjuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang ada di Indonesia. Dalam peraturan menteri pariwisata ini juga dilakukan pelimpahan wewenang penetapan kepada pejabat setingkat eselon 1 untuk menunjuk dan menetapkan LSUP. Selain itu terdapat tugas dan wewenang komisi otorisasi yang diantaranya menyusun teknis pengembangan Skema, melakukan kajian penerapan Skema, melakukan pengawasan sertifikasi usaha, mengawasi kinerja LSU Pariwisata, mengevaluasu laporan kegiatan LSUP dan menyampaikan rekomendasi kepada KAN untuk peninjauan akreditasi terhadap LSU bidang pariwisata yang melakukan pelanggaran

Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 1-3 by [at] updatepelatihan

Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 4-6 by [at] updatepelatihan

Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 7-11 by [at] updatepelatihan

Peraturan Menteri Pariwisata No. 1 Tahun 2016 12-16 by [at] updatepelatihan

Peraturan Menteri Pariwisata No .1 Tahun 2016 17-19 by [at] updatepelatihan

Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata disosialisasikan

select copyDalam pertemuan antara LSU Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan KAN yang bertempat di Hotel Grand Cemara Jakarta (8/4) lalu disosialisasikan Peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang baru menggantikan Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Sertifikasi Usaha Pariwisata. Direktur LSU Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia Hairullah Gazali menyatakan bahwa dengan adanya peraturan yang baru ini pihaknya sangat berharap agar Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi LSU Pariwisata yang nantinya akan berdampak pada kliennya dalam hal ini pelanggan tersertifikasi maupun pemohon sertifikasi. Dalam peraturan menteri ini juga secara jelas disampaikan bahwa akreditasi LSU Pariwisata berada di KAN. Ditambahkan oleh Hairullah Gazali beberapa wewenang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementrian Pariwisata melalui komisi otorisasi diharapkan dapat berjalan dengan optimal. “apapun itu, saya yakin semua regulasi yang disiapkan akan melindungi semua pihak baik klien dan LSUP,“ tegas Hairullah