Kami siap menjangkau seluruh Indonesia
0
Auditor
0+
Usaha Terdaftar
0+
Client
0+
Skema
Layanan KamiOur Services
Sertifikasi usaha pariwisata bukan sekadar formalitas, tapi jaminan mutu untuk pelanggan dan mitra. Dengan sertifikasi, Anda:
Pastikan usaha pariwisata Anda memenuhi standar Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan.
Sertifikasi UHK adalah bukti bahwa layanan yang Anda tawarkan memenuhi standar yang berlaku.
Keunggulan Kami
RUANG LINGKUP
Hotel
Restoran & Rumah Makan
Umrah dan Haji Khusus
Kawasan Wisata
Wisata Air
Wisata Selam
Biro Perjalanan Wisata
Kelab Malam
Klien Kami
BLOG
Artikel Usaha Pariwisata
Forum Koordinasi LSUP Diselenggarakan Oleh KEMENPAR
LSU Pariwisata -Bertempat di Solo, Kementrian Pariwisata akan selenggarakan forum koordinasi LSUP yang akan dilaksanakan Rabu-Kamis, 12-13 Juli 2017. Forum Koordinasi
Uncategorized
Kemenpar tetapkan Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (MICE)
LSU Pariwisata – Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran (meeting, incentive, convention, and exhibition) yang dalam hal ini selanjutnya disebut
Artikel Standar Usaha Restoran
Kementrian Pariwisata, Kembangkan SKEMA Standar Usaha Restoran
LSU Pariwisata – Untuk meningkatkan kualitas layanan LSUP, Komisi Otorisasi Kementrian Pariwisata RI melakukan pengembangan SKEMA restoran. Harapannya dengan pengembangan skema
Perjalanan Wisata
Data Sertifikasi PT Sukses Idaman Perjalanan
Nama Usaha Pariwisata PT Sukses Idaman Perjalanan Bidang Usaha Pariwisata Perjalanan Wisata No Registrasi 12.0014/331.28.05.18/BMWI/V/018 Alamat Jl GOdean
Hotel Tersertifikasi
Data Sertifikasi Hotel Tiger
Nama Usaha Pariwisata Hotel Tiger Bidang Usaha Pariwisata Akomodasi No Registrasi 12.0014/167.09.05.17/BMWI/V/017 Alamat Jl Kh Muhdi Nayan, Maguwoharjo, Depok,
Uncategorized
Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
Pemerintah melalui Menteri dalam Negeri Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah